Sistem dan Struktur Ekonomi
Masa Demokrasi Parlementer
Sistem pemerintahan• Tahun 1950, sistem pemerintahan di
Indonesia adalah Presidensial dan
Parlementer
• Sistem pemerintahan Indonesia menurut
UUDS 1950 adalah Parlementer
• Pada Era ini disebut Demokrasi Liberal
• Ciri demokrasi Liberal adalah sering berganti-ganti kabinet
• Tahun 1950, sistem pemerintahan di
Indonesia adalah Presidensial dan
Parlementer
• Sistem pemerintahan Indonesia menurut
UUDS 1950 adalah Parlementer
• Pada Era ini disebut Demokrasi Liberal
• Ciri demokrasi Liberal adalah sering berganti-ganti kabinet
Kabinet pada masa Demokrasi Liberal
• Kabinet Natsir
• Kabinet Sukiman
• Kabinet Wilopo
• Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
• Kabinet Burhanudin Harahap
• Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
• Kabinet Djuanda
• Kabinet Natsir
• Kabinet Sukiman
• Kabinet Wilopo
• Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
• Kabinet Burhanudin Harahap
• Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
• Kabinet Djuanda
Kabinet Natsir
• Ini dari partai Masyumi
• Melibatkan banyak orang
• Tidak melibatkan partai oposisi (PNI, PKI, dan
Murba)
• Masalah yang terjadi : Mosi tidak percaya dari
Hadikusumo (PNI) dia menuntut agar pemilihan
anggota DPRD karena lebih menguntungkan
Masyumi
• Jatuhnya Kabinet : karena mosi tidak percaya
tersebut di setujui oleh anggota parlemen, maka
kabinet ini jatuh
• Ini dari partai Masyumi
• Melibatkan banyak orang
• Tidak melibatkan partai oposisi (PNI, PKI, dan
Murba)
• Masalah yang terjadi : Mosi tidak percaya dari
Hadikusumo (PNI) dia menuntut agar pemilihan
anggota DPRD karena lebih menguntungkan
Masyumi
• Jatuhnya Kabinet : karena mosi tidak percaya
tersebut di setujui oleh anggota parlemen, maka
kabinet ini jatuh
KABINET SUKIMAN
• Dari Partai Masyumi
• Kabinet ini melibatkan PNI
• Kabinet ini merealisasi program politik masing-masing, contohnya: anggota PNI merekrut
anggota PNI, begitu juga dengan masyumi
• Masalah yang terjadi : mosi tidak percaya dari
Sunarjo (PNI) tentang penandatangan Mutual
Security Act (Ahmad Subardjo dan Merle
Cochran) ini melanggar Politik Luar Negeri
Indonesia
• Dari Partai Masyumi
• Kabinet ini melibatkan PNI
• Kabinet ini merealisasi program politik masing-masing, contohnya: anggota PNI merekrut
anggota PNI, begitu juga dengan masyumi
• Masalah yang terjadi : mosi tidak percaya dari
Sunarjo (PNI) tentang penandatangan Mutual
Security Act (Ahmad Subardjo dan Merle
Cochran) ini melanggar Politik Luar Negeri
Indonesia
KABINET WILOPO
• Mendapat dukungan luas dari PSI dan PSII
• Tugasnya : menjalankan persiapan pemilu
• Masalah yang terjadi : krisis ekonomi,
jatuhnya harga barang eksport, impor
meningkat, pemogokan, dan peristiwa 17
Oktober 1952
• Jatuhnya kabinet : masalah Tanjung Morawa
• Mendapat dukungan luas dari PSI dan PSII
• Tugasnya : menjalankan persiapan pemilu
• Masalah yang terjadi : krisis ekonomi,
jatuhnya harga barang eksport, impor
meningkat, pemogokan, dan peristiwa 17
Oktober 1952
• Jatuhnya kabinet : masalah Tanjung Morawa
KABINET ALI SASTROAMIDJOYO I
• Tujuan : menyelenggarakan pemilu (tidak
berhasil)
• Kesuksesan : menyelenggarakan KAA April
1955
• Masalah yang muncul : masalah pimpinan
TNI-AD (masih peristiwa 17 Oktober 1952)
• Tujuan : menyelenggarakan pemilu (tidak
berhasil)
• Kesuksesan : menyelenggarakan KAA April
1955
• Masalah yang muncul : masalah pimpinan
TNI-AD (masih peristiwa 17 Oktober 1952)
KABINET BURHANUDIN HARAHAP
• Tugas : menyelenggarakan pemilu dan berhasil
• Kesuksesan : menyelesaikan masalah TNI-AD (diangkatnya kembali
Nasution sebagai KSAD)
• Setelah pemilu justru hubungan Sukarno-Hatta renggang, dan
menyebabkan Hatta mengundurkan diri menjadi Wapres
• Pergolakan politik memburuk karena sukarno mengeluarkan
pernyataan bahwa di Indonesia perlu diterapkan Demokrasi
Terpimpin tetapi ditentang
• Setelah pemilu, Sukarno menunjuk PNI, dan PNI menunjuk Ali dan
Wilopo
• Akhirnya Sukarno menunjuk Ali sebagai perdana menteri untuk
kabinet pengganti
• Ali memilih kabinet koalisi yaitu PNI, Masyumi dan NU tanpa PKI
• Tugas : menyelenggarakan pemilu dan berhasil
• Kesuksesan : menyelesaikan masalah TNI-AD (diangkatnya kembali
Nasution sebagai KSAD)
• Setelah pemilu justru hubungan Sukarno-Hatta renggang, dan
menyebabkan Hatta mengundurkan diri menjadi Wapres
• Pergolakan politik memburuk karena sukarno mengeluarkan
pernyataan bahwa di Indonesia perlu diterapkan Demokrasi
Terpimpin tetapi ditentang
• Setelah pemilu, Sukarno menunjuk PNI, dan PNI menunjuk Ali dan
Wilopo
• Akhirnya Sukarno menunjuk Ali sebagai perdana menteri untuk
kabinet pengganti
• Ali memilih kabinet koalisi yaitu PNI, Masyumi dan NU tanpa PKI
KABINET ALI SASTROAMIDJOYO II
• Rencana 5 tahun : Irian Barat, Otonomi daerah, perbaikan buruh,
dan perbaikan ekonomi
• Masalah yang terjadi :
a. Gagal memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat
b. Anti Cina
c. Sikap kritis daerah terhadap pusat
d. Muncul gerakan separatisme di daerah-daerah
• Sukarno mengatakan Demokrasi Liberal tidak cocok diterapkan di
Indonesia karena terjadi banyak masalah
• Akhirnya Sukarno menunjuk dirinya sebagai Formatur untuk
membentuk kabinet ekstraparlementer dan berhasil mendirikan
kabinet Karya (Djuanda sebagai PM, karena dia tidak berpartai)
• Rencana 5 tahun : Irian Barat, Otonomi daerah, perbaikan buruh,
dan perbaikan ekonomi
• Masalah yang terjadi :
a. Gagal memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat
b. Anti Cina
c. Sikap kritis daerah terhadap pusat
d. Muncul gerakan separatisme di daerah-daerah
• Sukarno mengatakan Demokrasi Liberal tidak cocok diterapkan di
Indonesia karena terjadi banyak masalah
• Akhirnya Sukarno menunjuk dirinya sebagai Formatur untuk
membentuk kabinet ekstraparlementer dan berhasil mendirikan
kabinet Karya (Djuanda sebagai PM, karena dia tidak berpartai)
KABINET DJUANDA
• Disebut zaken kabinet
• Panca karya kabinet Djuanda :
a. Membentuk Dewan
b. Normalisasi Keadaan Politik
c. Melancarkan Pembatalan KMB
d. Perjuangan Irian Barat
e. Pembangunan
• Pada demokrasi ini, Indonesia mendapatkan
deklarasi Djuanda
• Disebut zaken kabinet
• Panca karya kabinet Djuanda :
a. Membentuk Dewan
b. Normalisasi Keadaan Politik
c. Melancarkan Pembatalan KMB
d. Perjuangan Irian Barat
e. Pembangunan
• Pada demokrasi ini, Indonesia mendapatkan
deklarasi Djuanda
SISTEM KEPARTAIAN
• Parpol : kelompok terorganisir yang anggotanya
mempunyai cita-cita yang sama
• Tujuan Parpol : memperoleh kekuasaan secara
konstitusional
• Sukarno pernah membentuk PNI sebagai partai tunggal
tetapi gagal
• Sampai akhirnya muncul parpol-parpol seperti Masyumi,
PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, PKRI
• Karena pada masa demokrasi liberal terjadi multipartai dan
sering berganti kabinet, maka Sukarno menginginkan
Indonesia menganut Demokrasi Terpimpin
• Parpol : kelompok terorganisir yang anggotanya
mempunyai cita-cita yang sama
• Tujuan Parpol : memperoleh kekuasaan secara
konstitusional
• Sukarno pernah membentuk PNI sebagai partai tunggal
tetapi gagal
• Sampai akhirnya muncul parpol-parpol seperti Masyumi,
PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, PKRI
• Karena pada masa demokrasi liberal terjadi multipartai dan
sering berganti kabinet, maka Sukarno menginginkan
Indonesia menganut Demokrasi Terpimpin
Pemilu 1955
• Pemilu pertama terjadi tahun 1955
• Pemilu pertama terjadi 2 tahap, yaitu :
a. 29 September 1955 memilih anggota Parlemen
b. 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante
• Pemilu pertama tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi
pertama di Indonesia
• Pemilu pertama terdapat 100 partai besar dan kecil untuk anggota
DPR dan 82 partai besar dan kecil untuk konstituante
• Hasil pemilu pertama tahun 1955 untuk pemilihan anggota DPR:
a. PNI 57 kursi
b. Masyumi 57 Kursi
c. NU 45 Kursi
d. PKI 39 kursi
• Pemilu pertama terjadi tahun 1955
• Pemilu pertama terjadi 2 tahap, yaitu :
a. 29 September 1955 memilih anggota Parlemen
b. 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante
• Pemilu pertama tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi
pertama di Indonesia
• Pemilu pertama terdapat 100 partai besar dan kecil untuk anggota
DPR dan 82 partai besar dan kecil untuk konstituante
• Hasil pemilu pertama tahun 1955 untuk pemilihan anggota DPR:
a. PNI 57 kursi
b. Masyumi 57 Kursi
c. NU 45 Kursi
d. PKI 39 kursi
• Pemilu pertama menghasilkan anggota DPR sebanyak 250
• Hasil pemilu untuk anggota Konstituante:
a. PNI 119
b. Masyumi 112
c. NU 91
d. PKI 80
• Dalam sidang Konstituante berhasil menyelesaikan rancangan UUD tetapi tidak
berhasil merumuskan dasar negara
• Pada pembentukan Dasar Negara ada 3 usulan, yaitu:
a. PNI, PKRI, Permai, Parkindo, Baperki mengusulkan Pancasila
b. Masyumi, NU, PSII mengusulkan Dasar Negara Islam
c. Murba, Partai Buruh mengusulkan dasar negara sosial-ekonomi
• Usulan pendukung islam (memasukkan nilai-nilai islam seperti pada piagam jakarta
untuk pembukaan UUD yang baru, tetapi usulannya di tolak)
• Karena konstituante tidak bisa menyelesaikan masalah maka sukarno mengusulkan
Indonesia kembali ke UUD 1945
• Konstituante mengadakan musyawarah tetapi tidak berhasil
• Nasution akhirnya melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda
semua sidang
• Alternatif sukarno bersama Dewan Nasional, MA dan pimpinan Angkatan perang
menghasilkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya:
• Pemilu pertama menghasilkan anggota DPR sebanyak 250
• Hasil pemilu untuk anggota Konstituante:
a. PNI 119
b. Masyumi 112
c. NU 91
d. PKI 80
• Dalam sidang Konstituante berhasil menyelesaikan rancangan UUD tetapi tidak
berhasil merumuskan dasar negara
• Pada pembentukan Dasar Negara ada 3 usulan, yaitu:
a. PNI, PKRI, Permai, Parkindo, Baperki mengusulkan Pancasila
b. Masyumi, NU, PSII mengusulkan Dasar Negara Islam
c. Murba, Partai Buruh mengusulkan dasar negara sosial-ekonomi
• Usulan pendukung islam (memasukkan nilai-nilai islam seperti pada piagam jakarta
untuk pembukaan UUD yang baru, tetapi usulannya di tolak)
• Karena konstituante tidak bisa menyelesaikan masalah maka sukarno mengusulkan
Indonesia kembali ke UUD 1945
• Konstituante mengadakan musyawarah tetapi tidak berhasil
• Nasution akhirnya melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda
semua sidang
• Alternatif sukarno bersama Dewan Nasional, MA dan pimpinan Angkatan perang
menghasilkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya:
1. Menetapkan pembubaran Konstituante
2. Pembentukan MPRS dan DPAS
3. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak
berlakunya kembali UUDS 1950
1. Menetapkan pembubaran Konstituante
2. Pembentukan MPRS dan DPAS
3. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak
berlakunya kembali UUDS 1950
SISTEM EKONOMI NASIONAL
• Ekonomi Indonesia sudah teradopsi kearah ekonomi
kolonial
• Oleh karena itu, perekonomian Indonesia perlu ada
perubahan yang tadinya berkiblat ke kolonial menjadi
ekonomi Nasional (pada Kabinet Natsir, tetapi susah
pelaksanaannya)
• Akibat perekonomian kolonial, di Indonesia banyak dikuasai
oleh perusahaan asing dan dikuasai Cina sebagai penggerak
ekonomi
• Muncul ide dari Soemitro Djojohadikusumo agar ekonomi
Indonesia menajdi Ekonomi Nasional yaitu dengan :
memberikan modal terhadap pengusaha pribumi yang
bermodal kecil dengan memberikan bantuan kredit ( untuk
menuju kearah ekonomi nasional Indonesia membutuhkan
pengusaha pribumi)
• Ekonomi Indonesia sudah teradopsi kearah ekonomi
kolonial
• Oleh karena itu, perekonomian Indonesia perlu ada
perubahan yang tadinya berkiblat ke kolonial menjadi
ekonomi Nasional (pada Kabinet Natsir, tetapi susah
pelaksanaannya)
• Akibat perekonomian kolonial, di Indonesia banyak dikuasai
oleh perusahaan asing dan dikuasai Cina sebagai penggerak
ekonomi
• Muncul ide dari Soemitro Djojohadikusumo agar ekonomi
Indonesia menajdi Ekonomi Nasional yaitu dengan :
memberikan modal terhadap pengusaha pribumi yang
bermodal kecil dengan memberikan bantuan kredit ( untuk
menuju kearah ekonomi nasional Indonesia membutuhkan
pengusaha pribumi)
• Plan Sumitro di wujudkan dengan nama Program Benteng
(mencadangkan barang-barang Impor, memberi kesempatan
pedagang pribumi untuk membangun modal, menumbuhkan
semangat pribumi agar siap bersaing dengang pengusaha Cina dan
Asing)
• Hambatan Program benteng:
1. Yang menerima Lisensi orang yang dekat dengan birokrat
2. Penjualan Lisensi Impor (keturunan Cina)
3. Perusahaan milik Cina di daftarkan dengan nama orang
Indonesia (Indonesia hanya sebagai alat, yang menjalankan
Cina)
• Dari hambatan tersebut muncullah Program Ali-Baba
• Gerakan Asaat (melindungi orang Indonesia dalam persaingan
dengan asing dan Cina)
• Dukungan pemerintah pada program Asaat : memberikan Lisensi
khusus pada pengusaha pribumi
• Dampak negatif asaat : yang tidak suka dengan Cina, merusak toko-toko milik orang Cina
• Plan Sumitro di wujudkan dengan nama Program Benteng
(mencadangkan barang-barang Impor, memberi kesempatan
pedagang pribumi untuk membangun modal, menumbuhkan
semangat pribumi agar siap bersaing dengang pengusaha Cina dan
Asing)
• Hambatan Program benteng:
1. Yang menerima Lisensi orang yang dekat dengan birokrat
2. Penjualan Lisensi Impor (keturunan Cina)
3. Perusahaan milik Cina di daftarkan dengan nama orang
Indonesia (Indonesia hanya sebagai alat, yang menjalankan
Cina)
• Dari hambatan tersebut muncullah Program Ali-Baba
• Gerakan Asaat (melindungi orang Indonesia dalam persaingan
dengan asing dan Cina)
• Dukungan pemerintah pada program Asaat : memberikan Lisensi
khusus pada pengusaha pribumi
• Dampak negatif asaat : yang tidak suka dengan Cina, merusak toko-toko milik orang Cina
• Gunting Syafrudin (memotong nilai mata uang
yang nilai nominalnya diatas 2,50 menjadi
setengahnya)
• Program pembangunan 5 tahun (mendorong
munculnya indistri besar, munculnya perusahaan
untuk kepentingan umum dan Jasa
• Nasionalisasi Perusahaan Asing (perusahaan
asing dicabut dan diganti dengan perusahaan RI)
• Karena janji belanda akan mengembalikan Irian
Barat tak kunjung di tepati maka RI melakukan
langkah pengambilalihan, penyitaan dan
penguasaan kemudia perusahaan yang diambil
alih langsung di nasionalisasikan
• Gunting Syafrudin (memotong nilai mata uang
yang nilai nominalnya diatas 2,50 menjadi
setengahnya)
• Program pembangunan 5 tahun (mendorong
munculnya indistri besar, munculnya perusahaan
untuk kepentingan umum dan Jasa
• Nasionalisasi Perusahaan Asing (perusahaan
asing dicabut dan diganti dengan perusahaan RI)
• Karena janji belanda akan mengembalikan Irian
Barat tak kunjung di tepati maka RI melakukan
langkah pengambilalihan, penyitaan dan
penguasaan kemudia perusahaan yang diambil
alih langsung di nasionalisasikan
Sistem Ekonomi Liberal
• Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia terbebani utang (baik utang LN maupun
dalam negeri)
• Permasalahan Indonesia ada 2 yaitu jangka panjang (penambahan jumlah
penduduk dan kesejahteraan penduduk yang rendah), kemudian masalah jangka
pendek (Inflasi dan biaya hidup)
• Tahun 1951, pendapatan pemerintah berkurang karena:
a. Tidak ada hasil ekspor (ekspor hanya mengandalkan perkebunan dan
pertanian saja)
b. Pengeluaran semakin meningkat (situasi politik yang tidak stabil)
c. Pemerintah tidak merancang keuangan sendiri tapi justru yang merancang
adalah Belanda
d. Tidak bisa memanfaatkan SDA
• Penanganan :
1. Melaksanakan Indutrialisasi (pendirian pabrik besar, semen, pemintalan dan
percetakan
2. Peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana
3. Penanaman modal asing
• Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia terbebani utang (baik utang LN maupun
dalam negeri)
• Permasalahan Indonesia ada 2 yaitu jangka panjang (penambahan jumlah
penduduk dan kesejahteraan penduduk yang rendah), kemudian masalah jangka
pendek (Inflasi dan biaya hidup)
• Tahun 1951, pendapatan pemerintah berkurang karena:
a. Tidak ada hasil ekspor (ekspor hanya mengandalkan perkebunan dan
pertanian saja)
b. Pengeluaran semakin meningkat (situasi politik yang tidak stabil)
c. Pemerintah tidak merancang keuangan sendiri tapi justru yang merancang
adalah Belanda
d. Tidak bisa memanfaatkan SDA
• Penanganan :
1. Melaksanakan Indutrialisasi (pendirian pabrik besar, semen, pemintalan dan
percetakan
2. Peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana
3. Penanaman modal asing
• Finek (Finansial Ekonomi), Finek yang diajukan Indonesia ke
Belanda al:
a. Pembatalan persetujuan Finek hasil KMB
b. Hubungan Fineki Indonesia-Belanda adalah hubungan
Bilateral
c. Hubungan Finek atas dasar UU nasional
• Usulan Finek tidak di setujui oleh Belanda, oleh karena itu
Indonesian membubarkan Uni Indonesia-Belanda
• Selain Finek upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi
ekonomi yang sulit adalah dengan pembentukan biro
perancang negara (merancang pembangunan jangka
panjang)
• Diwijudkan dalam RPLT tetapi susah dijalankan karena di
Indonesia terjadi ketegangan politik dengan cara diplomasi
gagal yang akhirnya memunculkan pemberontakan yang
penumpasannya membutuhkan biaya tinggi
• Finek (Finansial Ekonomi), Finek yang diajukan Indonesia ke
Belanda al:
a. Pembatalan persetujuan Finek hasil KMB
b. Hubungan Fineki Indonesia-Belanda adalah hubungan
Bilateral
c. Hubungan Finek atas dasar UU nasional
• Usulan Finek tidak di setujui oleh Belanda, oleh karena itu
Indonesian membubarkan Uni Indonesia-Belanda
• Selain Finek upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi
ekonomi yang sulit adalah dengan pembentukan biro
perancang negara (merancang pembangunan jangka
panjang)
• Diwijudkan dalam RPLT tetapi susah dijalankan karena di
Indonesia terjadi ketegangan politik dengan cara diplomasi
gagal yang akhirnya memunculkan pemberontakan yang
penumpasannya membutuhkan biaya tinggi
Comments
Post a Comment